BANDA ACEH: Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan keterbukaan informasi publik harus mampu memudahkan masyarakat mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat inovasi digital dan meningkatkan kualitas layanan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Komitmen tersebut disampaikan Illiza saat mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Aceh di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026). Penilaian ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
Illiza mengatakan, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data dan dokumen pemerintahan. Lebih dari itu, masyarakat harus dapat mengakses informasi secara mudah dan memperoleh pelayanan yang efektif. Karena itu, Pemko Banda Aceh terus mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga pemerintah kota.
Sejumlah inovasi telah dikembangkan, di antaranya layanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sistem pengaduan masyarakat SALEUM, serta pemanfaatan Command Center dan kamera pengawas (CCTV) untuk mendukung pemantauan kondisi kota, ketertiban, dan keamanan ruang publik.
Selain layanan berbasis digital, Pemko Banda Aceh juga menghadirkan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta Forum Suara Warga sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat.
Dalam paparannya, Illiza menyebutkan Pemko Banda Aceh saat ini mengelola 58 aplikasi, terdiri atas 26 aplikasi informasi publik dan 32 aplikasi administrasi pemerintahan. Ke depan, pemerintah kota juga merencanakan penguatan pengelolaan informasi melalui pembentukan dan pendampingan PPID gampong di sembilan kecamatan.
Pemko Banda Aceh turut merencanakan pengembangan layanan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Upaya ini akan disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi agar pelayanan publik semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Illiza menegaskan, berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi publik dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutupnya.[]