Banda Aceh: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU di wilayah Banda Aceh sebagai upaya memperkuat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus memastikan distribusi energi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kanit 2 Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Aceh AKP Edi Muliadi, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Aceh Kompol Sofyan, S.H., M.M., Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Provinsi Aceh Dian Budi Dharma, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Husaini, Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag Aceh Munardi, serta Sales Area Manager (SAM) Retail Aceh Pertamina Patra Niaga Misbah Bukhori.

Berdasarkan hasil sidak, stok BBM di seluruh SPBU yang menjadi lokasi pemantauan dipastikan dalam kondisi aman dengan seluruh produk tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tim gabungan juga memastikan seluruh SPBU telah menerapkan penggunaan QR Code dalam penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sidak tersebut, tim gabungan turut menemukan sejumlah kendaraan yang sedang mengantre dan terindikasi sebagai kendaraan pelangsir. Menariknya, saat pengawasan berlangsung, beberapa kendaraan tersebut memilih keluar dari antrean dan meninggalkan lokasi SPBU. Kondisi tersebut berdampak pada antrean kendaraan yang kembali normal dan tidak lagi mengular hingga keluar area SPBU.

Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Provinsi Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan bahwa pengawasan bersama merupakan langkah penting untuk memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Pemerintah Provinsi Aceh terus mendorong pengawasan penyaluran BBM secara bersama-sama agar distribusi energi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sinergi ini, kami berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak,” ujar Dian.

Sejalan dengan hal tersebut, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Aceh, Sofyan, menegaskan bahwa aparat penegak hukum akan terus mendukung upaya pengawasan guna mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan penyaluran energi yang tertib dan sesuai aturan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan bersama akan terus dilakukan sebagai langkah preventif, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sofyan.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Aceh dan aparat penegak hukum dalam menjaga penyaluran BBM di wilayah Aceh. Menurutnya, sinergi yang terjalin menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan di lapangan.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi dan penugasan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam menjaga penyaluran BBM tetap tepat sasaran, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam memperoleh energi,” ujar Fahrougi.

Fahrougi menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, aparat penegak hukum, serta BPH Migas melalui pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU. Kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menjaga distribusi energi agar tetap aman, lancar, dan tepat sasaran, sehingga manfaat BBM subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.