JAKARTA – Di tengah ambisi Indonesia mempercepat transisi energi melalui pengembangan panas bumi, warga yang tinggal di sekitar kawasan proyek justru menghadapi kenyataan berbeda. laporan khusus Magdalene menemukan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling besar menanggung dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi akibat proyek geothermal. Temuan tersebut diperoleh dari investigasi selama hampir satu tahun di tiga wilayah pengembangan panas bumi, yakni Bondowoso, Jawa Timur; Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 5.200 megawatt (MW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sejumlah proyek panas bumi juga telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Namun, di balik ambisi tersebut, laporan Magdalene menemukan persoalan yang terus berulang di tingkat masyarakat.

Ketiga wilayah penelitian dipilih karena mewakili tahapan proyek yang berbeda. Bondowoso merepresentasikan proyek yang baru beroperasi, Mandailing Natal merupakan wilayah dengan proyek yang telah beroperasi dan memiliki riwayat kebocoran gas hidrogen sulfida (H₂S), sedangkan Ngada menjadi contoh kawasan yang masih dalam tahap pengembangan setelah PLTP Mataloko berhenti beroperasi. Dalam kajiannya, Magdalene menggunakan kerangka Gender Impact Assessment (GIA) yang diterbitkan Oxfam pada 2017 untuk menganalisis bagaimana dampak proyek dirasakan secara berbeda oleh perempuan dan laki-laki.

Hasil investigasi menunjukkan krisis lingkungan muncul pada setiap fase proyek. Di Bondowoso, sekitar 200 kepala keluarga di Dusun Watucapil, Margahayu, dan Kebunjeruk melaporkan perubahan kualitas air yang menjadi kehijauan dan terasa pahit, disertai keluhan mual serta diare. Di Mandailing Natal, kebocoran gas H₂S di wilayah operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyebabkan lima warga meninggal pada 2021, puluhan warga mengalami keracunan pada 2022, dan kembali terjadi keracunan massal terhadap 123 warga pada Februari 2024. Sementara di Mataloko, Ngada, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih muncul meski pembangkit telah berhenti beroperasi sejak 2010.

Laporan tersebut juga menemukan perempuan menjadi pihak yang paling berat menanggung dampak perubahan lingkungan. Ketika sumber air berkurang atau tercemar, perempuan harus mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan rumah tangga. Saat anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, perempuan mengambil peran utama dalam merawat mereka. Penurunan hasil pertanian juga mendorong banyak perempuan mencari pekerjaan tambahan untuk menjaga perekonomian keluarga, tanpa mengurangi beban pekerjaan domestik yang telah mereka jalankan sebelumnya.

Selain itu, Magdalene menilai keterbukaan informasi mengenai risiko proyek masih menjadi persoalan. Sejumlah warga di Bondowoso mengaku sosialisasi lebih banyak membahas aspek teknis proyek dibandingkan potensi dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Di Mataloko, masyarakat mempertanyakan penggunaan daftar hadir sosialisasi pada November 2025 yang kemudian disebut sebagai dokumen dukungan masyarakat terhadap pengembangan proyek. Temuan ini menunjukkan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih belum optimal.

Laporan juga mencatat respons masyarakat terhadap proyek dipengaruhi oleh struktur penguasaan lahan di masing-masing daerah. Penolakan di Mataloko berlangsung lebih terbuka karena proyek dinilai mengancam mata air sebagai sumber kehidupan warga.

Sebaliknya, di Bondowoso banyak warga memilih berhati-hati menyampaikan keberatan karena bergantung pada lahan garapan milik PTPN I Regional 5 dan Perhutani. Sementara di Mandailing Natal, pengalaman menghadapi konflik berkepanjangan dan berulangnya insiden kebocoran gas H₂S membuat sebagian warga memilih bertahan dan beradaptasi dibandingkan melakukan penolakan secara terbuka.