Femini.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak atas perlindungan, termasuk dari narkoba.

Pasalnya, Penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan upaya terpadu dan komprehensif yang meliputi preventif, represif, terapi, dan rehabilitasi, serta memerlukan peran aktif seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

“Sangat diperlukan orang-orang atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap keadaan generasi penerus, khususnya anak,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA, Titi, Senin, 19 September 2022.

KemenPPPA menginsiasi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa/kelurahan.

“Melalui PATBM masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, serta mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan anak yang ada di lingkungannya, termasuk penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Narkotika (BNN), persentase pengguna narkoba pada tahun 2021 mencapai 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa, termasuk anak-anak. Angka ini meningkat sebesar 0,15 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan adanya sekitar 125 anak yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan lapas dewasa terkait kasus narkoba pada 2021.

“Kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus penggunaan narkoba, bahkan Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba,” jelasnya.