Banda Aceh: Pakar Kebencanaan dari Universitas Syiah Kuala (USK), Nazli Ismail, menyatakan lahan di beberapa wilayah Aceh masih dalam kondisi kritis pasca-banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu, sehingga sangat rentan terhadap bencana susulan. Peringatan ini disampaikan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut hujan masih akan mengguyur Aceh hingga akhir Desember 2025.

“Setelah bencana bulan lalu, kondisi lahan sudah kritis. Artinya, hanya dengan sedikit curah hujan tinggi, itu lebih cepat memicu kejadian longsor susulan,” kata Dosen Fakultas Fisika dan Teknik Geofisika USK, Prof. Nazli Ismail, kepada Femini, Rabu, 24 Desember 2025.

Nazli menjelaskan, tanah di daerah terdampak, terutama di wilayah curam, membutuhkan waktu untuk stabil kembali. Proses alami seperti tumbuhnya vegetasi perintis seperti rumput dan semak belukar diperlukan untuk mengikat tanah.

“Kita berharap tidak terjadi curah hujan tinggi dalam waktu dekat sampai lahan benar-benar staeminibil,” ujar Nazli.

Prakiraan cuaca dari BMKG memperkuat kekhawatiran tersebut. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda, Nasrol Adil, mengonfirmasi bahwa Aceh masih berada dalam puncak musim hujan. “Setelah melewati siklon Senyar, hujan tetap perlu diwaspadai,” kata Nasrol.

Mitigasi Cepat: Peringatan dan Pembersihan
Menghadapi ancaman yang berkelanjutan, Nazli menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi cepat yang bersifat non-struktural. Menurutnya, dua hal mendesak yang harus segera dilakukan oleh pihak berwenang adalah membersihkan sisa-sisa material bencana dan memberikan rambu-rambu peringatan.

“Pertama, membersihkan sisa-sisa longsoran atau banjir yang menutupi pemukiman dan sarana transportasi. Kedua, memberikan petunjuk atau rambu-rambu agar masyarakat yang tinggal di zona rawan dan pengguna jalan lebih waspada,” ujar Nazli.

Ia membedakan mitigasi menjadi dua: struktural dan non-struktural. Mitigasi non-struktural, seperti edukasi kesiapsiagaan dan pemasangan rambu, dinilai dapat dilakukan lebih cepat. Sementara mitigasi struktural, seperti pembangunan kembali jembatan, tanggul, atau perbaikan jalan, membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang.

Pembersihan Lumpur dan Kayu Jadi Urgensi
Nazli juga menyoroti urgensi pembersihan lumpur dan kayu gelondongan yang masih menimbun rumah dan infrastruktur publik. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, ia mencatat sering terjadi ketimpangan.

“Sayangnya, masyarakat lebih cepat bertindak dibandingkan pemerintah. Kadang-kadang korban harus mengeluarkan uang sendiri untuk menyewa alat berat. Ini sebenarnya adalah ranah tanggung jawab pemerintah,” ungkap NAzli.

Ia berharap ada program terencana dari pemerintah yang melibatkan penyebaran petugas dan penyediaan peralatan berat untuk mempercepat proses pembersihan secara menyeluruh.

Rekomendasi untuk Rehabilitasi: Hati-hati dan Komprehensif
Memandang ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Nazli mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru. Ia menekankan pentingnya asesmen menyeluruh untuk memetakan tingkat kerusakan dan kebutuhan, termasuk lahan yang hilang serta sawah yang tertutup lumpur.

“Pekerjaan ini tidak hanya melibatkan kerja keras atau ‘hardware’, tetapi juga hal-hal ‘soft’ seperti ranah hukum, sosiologi, antropologi, dan keagamaan,” papar Nazli.

Proses ini, menurutnya, akan bersifat jangka panjang karena sering melibatkan potensi perselisihan batas lahan antar warga.

“Perlu dibuat dengan hati-hati sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua aspek harus dipikirkan sejak hari ini,” pungkas Nazli.