Femini.id – Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari, menyatakan di Provinsi Aceh, angka perkawinan anak juga ditemukan meski masih berada di bawah angka Nasional, namun memperlihatkan pergerakan naik yang cukup signifikan.

Rohika menyebutkan berdasarkan data terkait dari berbagai sumber, kasus perkawinan masih banyak terjadi di Aceh.

“Data BPS tahun 2020 menyatakan bahwa angka perkawinan anak di Aceh tahun 2019 mencapai 6,59 persen (meningkat dari tahun 2018 yang berada pada 5,29 persen),” kata Rohika, Kamis, 13 April 2023.

Sementara itu, Profil Anak Aceh tahun 2017 (DP3A Aceh) menyebutkan persentase umur perkawinan terkait dengan usia anak dengan angka tertinggi berada di Kabupaten Aceh Barat Daya (39,39 persen), Singkil (36,39 persen), Aceh Timur (35,35 persen), Pidie Jaya (36,23 persen) dan Aceh Jaya (36,14 persen). Mahkamah Syar’iyah Aceh menyebutkan permohonan dispensasi kawin yang disetujui berjumlah 75 perkara di tahun 2018, 198 di tahun 2019, 879 di tahun 2021 dan 750 di tahun 2022.

“Dari data di atas menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih marak terjadi dan berpotesi akan mengurangi kualitas kesejahteraan di masa yang akan datang, karena perkawinan anak menjadi pintu masuk bagi anak terutama anak perempuan pada kerentanan baru,” ujarnya.

Perkawinan anak diperkirakan menjadi faktor penyebab dari masalah kematian bayi (AKB), kematian balita (AKABA), kematian Ibu (AKI), balita gizi buruk dan stunting, yang masih menjadi persoalan serius di Aceh hingga saat ini. Perkawinan anak juga diperkirakan menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi dan mental, peningkatan angka kemiskinan dan kekerasan lainnya termasuk hidup terlantar pasca perceraian yang menjadi jalan keluar bagi sebagian korban untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.

“Baik terkait dengan kesehatan reproduksi dan mental, mengalami kekerasan dalam tumah tangga, perceraian, hidup terlantar dan berada dalam kemiskinan,” jelasnya.