Femini.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat sinergi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di tingkat Asia-Pasifik melalui pertemuan bilateral dengan Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perempuan Australia, Marise Payne pada 9 September 2021. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Indonesia dan Australia berdiskusi terkait prioritas bersama kedua negara dalam isu gender dan anak, serta memperkuat kemitraan yang telah terjalin, khususnya melalui dukungan dan kerja sama yang diberikan KemenPPPA.

“Terkait lima (5) arahan Presiden kepada KemenPPPA, khususnya dalam isu pemberdayaan perempuan yakni meningkatkan ekonomi perempuan melalui wirausaha, kami sudah melakukan diskusi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga. Kami juga akan mengembangkan pemberdayaan pada bidang kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan perubahan iklim,” Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu pada pertemuan bilateral dengan Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak, Christine Clarke, Sabtu, 4 Juni 2022.

Perempuan memiliki peran besar dalam isu perdamaian, keamanan, dan juga kepemimpinan. Hal itulah yang akan dikembangkan oleh KemenPPPA hingga level pedesaan melalui DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak).

Pribudiarta menyampaikan Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam menguatkan isu kesetaraan gender, diantaranya telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, KemenPPPA melalui Deputi Kesetaraan Gender juga mengembangkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender (RUU KG) dan siap untuk didiskusikan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada 2023.

“Sementara itu. dalam pelaksanaan G20, KemenPPPA menjadi mother ministry Engagement Group dan Working Group Women20 dan G20 Empower. Women20 telah melaksanakan serangkaian side event dan turut mendiskusikan isu internal terkait diskriminasi gender, kesehatan dan perempuan, perempuan di UMKM, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perempuan di pedesaan,” ujarnya.

Dalam meningkatkan peran perempuan dan memberikan perlindungan bagi anak di pedesaan, KemenPPPA juga bekerjasama dengan working group lainnya.

“Upaya yang sedang dikembangkan diantaranya menyusun policy brief dan disampaikan kepada kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Kesehatan terkait isu kesehatan perempuan,” jelasnya.